Skip to content Skip to footer

Dasar Hukum

Landasan Pelaksanaan Perpustakaan Kementerian Perhubungan

Berikut dibawah ini merupakan penjabaran langsung dari dasar hukum pelaksanaan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun dasar hukum tersebut yang menjadi landasan terdiri dari Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Permenpan & RB.

Dalam pelaksanaan Perpustakaan Kementerian Perhubungan mendasari dari Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perpustakaan. Beberapa Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan Perpustakaan dapat menajadi acuan referensi dapat diakses melalui laman berikut.

Dalam pelaksanaan Perpustakaan Kementerian Perhubungan mendasari dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Perpustakaan. Beberapa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait pelaksanaan Perpustakaan dapat menajadi acuan referensi dapat diakses melalui laman berikut.