Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Publishing Year
2020
Publishing Place
Collation
Abstract/Notes
Pembangunan pelabuhan atau terminal harus mengikuti perkembangan dan teknologi informasi dan harus memenuhi standar, kriteria yang berlaku, dan untuk pengelolaanya swasta dan pemerintah daerah dapat berpartisipasi namun harus melalui suatu kerjasama dengan pemerintah dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyaknya pengaturan pengelolaan di bidang kepelabuhan, termasuk peraturan otonomi daerah, dewasa ini mengakibatkan banyak terjadi kerancuan, Banyaknya peraturan perundangan yang mengatur tentang kewenangan tiap tiap daerah menyebabkan tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat Hasil kajian menunjukkan bahwa peran dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah sudah diatur belum secara rinci dalam pengelolaan pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tanjung Batu. Oleh karena itu, peran dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu perlu diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana berupa Peraturan Daerah atau Perda.
