Urban sprawl memicu permasalahan semakin tingginya biaya transportasi akibat keterbatasan layanan angkutan umum sehingga menyababkan ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Fenomena ini telah muncul di berbagai Negara Barat dan sebagian besar Asia, tetapi di Indonesia fenomena ini bekerja secara natural dan Pemerintah memberikan solusi melalui pembangunan koridor transportasi baru termasuk pemberian subsidi transportasi untuk meringankan biaya perjalanan. Sebagai kasus studi digunakan metropolitan Kedungsepur yang menunjukkan bahwa dinamika ini unik karena terjadi pada kota-kota berukuran sedang dan menjadi semakin kompleks seiring dengan urbanisasi regional pada hiterlandnya. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan peran kebijakan pemerintah dalam pembangunan jaringan transportasi Trans-Jateng koridor I dalam mereduksi biaya transportasi para pekerja industri. Hasilnya, buruh industri di area terurban metropolitan Semarang rata-rata menempuh perjalanan sejauh 44-54 km setiap harinya. Intervensi pemerintah dalam pembangunan Trans Jateng koridor I telah melibatkan subsidi yang mampu mereduksi biaya perjalanan buruh industri dari Rp306.081,10-367.297,32 menjadi Rp142.796,03-171.355,24 setiap bulannya. Diskusi ini memberikan kontribusi peran kebijakan sektor transportasi yang mendorong naturalisasi biaya perjalanan dalam studi transportasi perkotaan.
