ABSTRACTTrans Pacific Partnership (TPP) is a free trade agreement that includes issues of 21st Century commerce and attended by almost 37% of world GDP and 28% of world imports. Indonesia's exports to the countries of TPP reached 48% of Indonesia's total exports to the world. Impact of the implementation of the TPP would be very devastating for Indonesian exports. The purpose of this study is to identify policy and regulatory field of railway transport if Indonesia joins the TPP, mapped the impact, and drafting of policies that support to join the TPP. This study used a descriptive qualitative analysis approach to the aspects of political, economic and legal in order to determine the advantages and disadvantages if Indonesia become member of the Trans Pacific Partnership. The conclusions of this study are they are some advantages by enabling regulations for railway and related regulations to be harmonized and amended so as not to conflict with the TPP agreement, while the disadvantages, it should change the entire legislation that is contrary to the rules of TPP. Which means it may effect the interests of Indonesia. Therefore, if Indonesia joined the Trans-Pacific Partnership (TPP) many disadvantages that must be faced from the profits, especially in the field of railway transport, as yet there are international agreements in the field of railways.ABSTRAKTrans Pacific Partnership (TPP) merupakan perjanjian perdagangan bebas yang mencakup isu-isu perdagangan Abad ke-21 dan diikuti oleh hampir 37% dari GDP dunia dan 28% impor dunia. Ekspor Indonesia ke negara-negara TPP mencapai 48% dari total ekspor Indonesia ke dunia. Dampak pemberlakuan TPP akan sangat dahsyat bagi ekspor Indonesia. Maksud dan tujuan dilakukan kajian ini adalah dalam rangka melakukan identifikasi kebijakan dan regulasi bidang transportasi perkeretaapian yang akan berpengaruh apabila Indonesia bergabung kedalam TPP serta memetakan dampaknya, dan tersusunnya kebijakan agar kita dapat bergabung. Dalam menyelesaikan masalah kajian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan aspek politis, ekonomi dan hukum, sehingga menghasilkan untung dan ruginya bilamana Indonesia menjadi anggota Trans Pacific Partnership. Keuntungan membuka peluang terhadap peraturan-peraturan tentang perkeretaapian ataupun yang terkait untuk diselaraskan dan diubah supaya tidak bertentangan dengan perjanjian TPP, sedangkan kerugiannya harus mengubah seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan aturan TPP dimana tidak menutup kemungkinan dapat mengorbankan kepentingan Indonesia. Sehingga bilamana Indonesia masuk menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP) banyak terjadi kerugian yang harus dihadapi dari pada keuntungannya, terutama dari transportasi di bidang perkeretaapian, karena belum terdapat perjanjian-perjanjian internasional di bidang perkeretaapian.
