Abstrak- Pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal
asing dipengaruhi oleh sistem keselamatan pada kapal dan
sangat bergantung kepada inspeksi secara berkala dan
survei yang optimal yang dilakukan oleh Class, Owner,
Surveyor dan Port State Control (PSC) pada setiap negara
yang memiliki pelabuhan maupun yang menjadi tujuan
perdagangan internasional. Kapal dikatakan laiklaut
setelah memenuhi persyaratan konvensi yang berlaku,
namun apabila pada saat pemeriksaan administrasi dan
fisik ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan
persyaratan konvensi maka dinyatakan sebagai Deficiency
kemudian pejabat pemeriksa menyampaikan laporan
berupa Form A PSC Report dan Form B PSC Report.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif
serta teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini adalah tugas pengawasan dan
kewenangan Syahbandar dalam melaksanakan
pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing
dilakukan oleh PSCO. Dampak yang terjadi akibat
ditemukanya Deficiency pada saat pemeriksaan yang
disebabkan oleh adanya Clear Grounds yaitu berupa
permintaan/informasi dari organisasi dan/atau negara
yang berkepentingan yang tertuang di dalam Form B PSC
Report.
Upaya yang dilakukan apabila ditemukan Deficiency pada
saat pemeriksaan untuk menutup (rectify) Deficiency
adalah dengan cara melakukan pemeriksaan ulang (follow
up/ reinspection). Apabila dalam hal hasil pemeriksaan
ulang (follow up/ reinspection) telah diperbaiki dan/atau
dipenuhi sesuai dengan ketentuan konvensi, maka PSCO
memberikan pemenuhan hasil pemeriksaan berupa Form
A PSC Report. Prosedur yang sudah distandarkan
seharusnya dapat dengan mudah dimengerti oleh PSCO.
Pihak kapal sebaiknya lebih memperhatikan tentang hal?hal yang berkaitan keamanan dan keselamatan diatas
kapal. Dokumentasi dari hasil perbaikan Deficiency
seharusnya diambil lebih jelas.
