INTI SARI
Yolanda, Aprita, 2021, NIT: 541711306454 K, “Evaluasi Perubahan Pengurusan
Sertifikasi Keselamatan Kapal Rute Pelayaran Internasional di PT. Berlian
Laju Tanker Tbk”, Skripsi, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan
Kepelabuhan, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,
Pembimbing I: Irma Shinta Dewi, S.S., M.Pd., Pembimbing II: Capt.
Firdaus Sitepu, S.ST., M.Si., M.Mar.
Perubahan wewenang pada pengurusan sertifikat keselamatan kapal
dengan rute pelayaran internasional yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan
kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagaimana tertuang pada Keputusan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 249 Tahun 2018 Tentang
Penunjukan Kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO) Untuk
Melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria Pada Kapal Berbendera Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut menyebabkan PT. Berlian Laju Tanker Tbk menghadapi
perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal dengan rute pelayaran
internasional serta dampak yang terjadi pada perubahan tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan PT. Berlian Laju Tanker Tbk
setelah adanya keputusan mentri mengenai perubahan pengurusan sertifikasi
keselamatan kapal rute pelayaran internasional dan dampak yang terjadi.
Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif.
Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka
selama penulis melaksanakan penelitian di perusahaan PT. Berlian Laju Tanker
Tbk. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data,
penyajian data, penarikan simpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, adanya perubahan pengurusan
sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional di PT. Berlian Laju
Tanker Tbk. Ditinjau dari hal tersebut, dampak dari perubahan pengurusan
sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional yaitu biaya yang
dikeluarkan PT. Berlian Laju Tanker Tbk dalam pengurusan dan penerbitan
sertifikat keselamatan kapal di Biro Klasifikasi Indonesia lebih mahal, namun
prosedur dan proses komunikasi dalam pengurusan lebih mudah dibandingkan
pengurusan dan penerbitan sertifikat keselamatan di Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia.
