Integrated Transport Resource Catalog

Pepustakaan Pusat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Title
Implementasi Safety Management Tenaga Kerja Bongkar Muat Pada Kapal MV. KT 06
Collection Location
Repository PIP Semarang
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s)
AKBAR, BAGUS ISMAIL
Subject(s)
Nautika
Classification
Series Title
GMD
Electronic Resource
Language
Publisher
Publishing Year
2024
Publishing Place
Collation
Abstract/Notes
Abstraksi - bekerja. Keselamatan kerja merupakan suatu usah
atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman
dan mencegah semua bentuk kecelakaan. Berdasarkan
pengalaman penulis, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh
TKBM pada saat bekerja. Maka peneliti mengangkat rumusan
masalah : 1) Bagaimana penerapan safety management terhadap
keselamatan tenaga kerja bongar muat pada kapal MV. KT06
2) Apa saja kendala ketika menerapkan safety managemen
terhadap keselamatan tenaga kerja bongkar muat pada kapa
MV.KT06.
Penelitian ini berlandaskan teori-teori yang menjelaskan tentang
judul yang diangkat berkaitan dengan safety managemen
seperti UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Mua
Barang Dari Dan Ke Kapal, dan Peraturan Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia NO. PER.08/MEN/VII/2010
tentang alat pelindung diri. Disertai dengan kerangka pikir yang
mendasari penelitian ini.
Metode penelitian skripsi ini adalah kualitatif. Sumber dat
diambil dari data primer dan sekunder. Observasi, wawancar
dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang
digunakan sehingga didapatkan teknik keabsahan data.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan safet
management pada saat proses bongkar muat sangat buruk, dan
banyak ditemukan kendala seperi : 1) kurangnya pengawasan
2) Kurangnya pengetahuan akan safety management. 3
Kurangnya kesadaran TKBM akan pentingnya safety
management. 4) Ketidaknyamanan para TKBM saa
menggunakan APD. 5) Minimnya persediaan APD. 6) Lupa
Untuk itu saran yang diberikan yaitu : 1) Agar perusahaan
bongkar muat memberikan APD yang mencukupi. 2) Aga
pemerintah sebaiknya mengutus seseorang yang tidak terliba
dalam proses bongkar muat untuk pengawasan. 3) Agar TKBM
sebaiknya melakukan pendidikan dan pelatihan-pelatihan. 4
Agar foreman sebaiknya selalu melakukan pengecekan sebelum
melaksanakan bongkar muat.
Specific Detail Info
//repository.pip-semarang.ac.id/2870/