Data Katalog
Jumlah Pengunjung:273
Jenis Bahan Pustaka:Monograf
Nomor Panggil:SL 2011 06
Pengarang: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut -- 2011
Judul:Studi peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan
Edisi:Laporan Akhir dan Ringkasan
Penerbitan:Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan
Deskripsi Fisik:vi, vi-8 hal. : il. 25x18
Subjek: Pencegahan-penanggulangan-pencegahan-pelabuhan
Catatan:Abstrak: Kepedulian terhadap lingkungan khususnya lingkungan laut di Indonesia telah ada sejak dahulu, dibuktikan dengan adanya larangan membuang sampah di perairan bandar. Dengan makin meningkatnya fungsi laut sebagai transportasi yang murah dan dapat mengangkut dalam jumlah yang banyak, berpotensi terhadap meneingkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di laut. Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan bertanggung jawab dan wajib melestarikan kondisi dan keberadaan laut sesuai wujudnya termasuk didalamnya mencegah pencemaran laut. Komitmen Pemerintah terhadap tanggung jawab tersebut ialah dengan memberlakukan peraturan perundangan Internasional dan kemudian melengkapinya dengan aturan-aturan nasional. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengindentifikasi sejauh mana peraturan perundangan yang sudah ada dapat diterapkan, sehingga apabila terjadi pencemaran akan segera dapat diatasi agar tidak meluas area pencemarannya yang akan berakibat sangat merugikan bagi negara dalam segi ekonomis. Melalui pendekatan inventarisasi peraturan dan perundangan, Focus Group Discussion (FGD) dan Brainstorming, survey lapangan dan pendekatan Benchmarking serta menganalisis peran kelembagaan dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Dengan mengambil lokasi survey pada beberapa pelabuhan yaitu : Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan, Denpasar, dan Balikpapan. Studi ini mengkaji beberapa aspek terkait peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan, yaitu : aspek peraturan perundangan, aspek sumber daya manusia sebagai pelaksana, aspek fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas dan aspek pengawasan. Hasil akhir studi ini me-rekomendasi kepada Pemerintah untuk menyempurnakan peraturan perundangan di bidang peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan. Saran Action Plan terkait semua stake holder untuk berkontribusi kepada peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan.
ISBN / ISNM / ISSN: Terbitan Sendiri
DDC:-
JUMLAH EKSEMPLAR:5

TAGIND 1IND 2VALUE
001INLIS000000000002487
00520151107023758.0
006
007
008
020##$a Terbitan Sendiri
035##$a 0010-021500000000271
040##$a -
082##$a -
084##
090##$a SL 2011 06
100##$a Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Laut
245##$a Studi peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan
250##$a Laporan Akhir dan Ringkasan
260##$a Jakarta $b Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan $c 2011
300##$a vi, vi-8 hal. : il. 25x18
440##
500##$3 Studi Besar $a Abstrak: Kepedulian terhadap lingkungan khususnya lingkungan laut di Indonesia telah ada sejak dahulu, dibuktikan dengan adanya larangan membuang sampah di perairan bandar. Dengan makin meningkatnya fungsi laut sebagai transportasi yang murah dan dapat mengangkut dalam jumlah yang banyak, berpotensi terhadap meneingkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di laut. Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan bertanggung jawab dan wajib melestarikan kondisi dan keberadaan laut sesuai wujudnya termasuk didalamnya mencegah pencemaran laut. Komitmen Pemerintah terhadap tanggung jawab tersebut ialah dengan memberlakukan peraturan perundangan Internasional dan kemudian melengkapinya dengan aturan-aturan nasional. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengindentifikasi sejauh mana peraturan perundangan yang sudah ada dapat diterapkan, sehingga apabila terjadi pencemaran akan segera dapat diatasi agar tidak meluas area pencemarannya yang akan berakibat sangat merugikan bagi negara dalam segi ekonomis. Melalui pendekatan inventarisasi peraturan dan perundangan, Focus Group Discussion (FGD) dan Brainstorming, survey lapangan dan pendekatan Benchmarking serta menganalisis peran kelembagaan dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Dengan mengambil lokasi survey pada beberapa pelabuhan yaitu : Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan, Denpasar, dan Balikpapan. Studi ini mengkaji beberapa aspek terkait peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan, yaitu : aspek peraturan perundangan, aspek sumber daya manusia sebagai pelaksana, aspek fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas dan aspek pengawasan. Hasil akhir studi ini me-rekomendasi kepada Pemerintah untuk menyempurnakan peraturan perundangan di bidang peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan. Saran Action Plan terkait semua stake holder untuk berkontribusi kepada peningkatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan
650##$a Pencegahan-penanggulangan-pencegahan-pelabuhan
700##$a Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut $f 2011
850##$a BLTPHB
990##$a 0039/SL/2011
990$a 0040/SL/2011
990$a 0041/SL/2011
990$a 0042/SL/2011
990$a 0043/SL/2011

Data Koleksi
Menampilkan 1-5 dari 5 hasil
No. IndukAksesKetersediaanLokasiNomor Barcode
0039/SL/2011Standar (dapat dipinjam)1Perpustakaan Litbang00000004906
0040/SL/2011Standar (dapat dipinjam)1Perpustakaan Litbang00000004907
0041/SL/2011Standar (dapat dipinjam)1Perpustakaan Litbang00000004908
0042/SL/2011Standar (dapat dipinjam)1Perpustakaan Litbang00000004909
0043/SL/2011Standar (dapat dipinjam)1Perpustakaan Litbang00000004910